Tata Cara Pendirian Perusahaan Pembiayaan

     Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang 

Perusahaan Pembiayaan pada pasal 1, dijelaskan bahwa Perusahaan Pembiayaan

didirikan dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi. 

Perusahaan Pembiayaan dapat didirikan oleh: 

1. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau

2. Badan usaha asing dan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum 

    Indonesia (usaha patungan).

     Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud 

diatas, wajib terlebih dahulu memperoleh Izin Usaha sebagai Perusahaan 

Pembiayaan  dari Menteri, dimana Perusahaan Pembiayaan tersebut harus 

mencantumkan dalam anggaran dasarnya kegiatan pembiayaan yang dilakukan 

secara jelas.

     Adapun hal-hal yang perlu dilampirkan didalam format yang diajukan 

kepada Menteri untuk mendapatkan Izin Usaha untuk melakukan kegiatan usaha 

adalah sebagai berikut :

1. Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan 

    oleh instansi berwenang, yang sekurang-kurangnya memuat:

a. Nama dan tempat kedudukan;

b. Kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan; 

c. Permodalan;

d. Kepemilikan; 

e. Wewenang, tanggung jawab, masa jabatan direksi dan dewan komisaris 

    atau pengurus dan pengawas;

    Data direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas meliputi:

a. Fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

    atau paspor;

b. Daftar riwayat hidup;

c. Surat pernyataan:

1) Tidak tercatat dalam Daftar Kredit Macet di sektor perbankan; 

2) Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sector perbankan;

3) Tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;

4) Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang

     mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit

     berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 

     tetap;

5) Tidak merangkap jabatan pada  Perusahaan Pembiayaan lain bagi 

     Direksi;

6) Tidak merangkap jabatan lebih dari 3 (tiga)  Perusahaan Pembiayaan 

     lain bagi Komisaris;

d. Bukti berpengalaman operasional di bidang Perusahaan Pembiayaan atau 

     perbankan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun bagi salah satu 

     direksi atau pengurus;

e. Fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin 

    bekerja dari instansi berwenang bagi direksi atau pengurus

    berkewarganegaraan asing; 

3. Data pemegang saham atau anggota dalam hal:

a. Perorangan, wajib dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud 

    dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 serta surat pernyataan bahwa 

    setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan kegiatan pencucian uang 

    (money laundering); 

b. Badan hukum, wajib dilampiri dengan:

1. Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut 

    perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi 

    berwenang termasuk bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan 

    yang berlaku di negara asal; 

2. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan       laporan 

    keuangan terakhir;

3. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan 

    angka 3 bagi pemegang saham dan direksi atau pengurus; 

4. Sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia;

5. Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka pada 

    salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima 

    setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;

6. Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang sekurang-kurangnya 

    memuat:

    a. Rencana pembiayaan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk 

        mewujudkan rencana dimaksud;

    b. Proyeksi arus kas, neraca dan perhitungan laba/rugi bulanan dimulai sejak 

        Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan operasional;

7. Bukti kesiapan operasional antara lain berupa:

    a. Daftar aktiva tetap dan inventaris;

    b. Bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa-menyewa gedung 

         kantor; contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan; dan  

    c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

8. Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi 

    perusahaan patungan;

9. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P4MN).

     Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh Izin Usaha  wajib

melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung 

sejak tanggal Izin Usaha ditetapkan, yang mana laporan atas pelaksanaan kegiatan 

tersebut disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak 

tanggal dimulainya kegiatan usaha tersebut.  Apabila setelah jangka waktu yang 

telah ditentukan, Perusahaan Pembiayaan tidak melakukan kegiatan usaha, 

Menteri mencabut Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.